Pasca bom Surabaya yang biadab, muncul beberapa analisis terkait radikalisme dan aksi teror yang terjadi di negeri kita belakangan ini. Ada yang hati-hati, namun ada juga yang ceroboh. Bukannya mendatangkan solusi, namun justru sebaliknya, malah makin memperkeruh situasi.
Ada yang sengaja bermain dan memanfaatkan kondisi dan tidak sedikit penumpang gelap yang memanfaatkan situasi demi sesuap nasi.
Mestinya dalam kondisi seperti ini, semua mengedepankan sikap hati-hati karena bangsa ini sedang berduka.
Ciri manusia dewasa adalah berhati-hati dalam mensikapi berbagai persoalan. Dan sebaliknya ciri manusia yang kekanak-kanakan; bersikap reaksioner dan cenderung mudah menyalahkan orang lain.
Ada yang menyalahkan pemerintah, bahkan menuduh rezim ini sengaja merekayasa kasus bom Surabaya ini karena #2019GantiPresiden makin melambung sedangkan elektabilitas presiden makin terpuruk.
Analisis ini termasuk yang paling dangkal dan ceroboh karena logikanya justru sebaliknya; jika terjadi banya teror bom disana sini pasti makin menjatuhkan wibawa pemerintah hingga efeknya elektabilitas jkw makin ambruk.
Meski selama ini, saya secara pribadi selalu bersikap kritis terhadap rezim, namun menurut saya melontarkan tuduhan seperti ini amat tidak bertanggung jawab.
Ada juga analisis yang menyatakan bahwa aksi-aksi teror ini terjadi akibat lemahnya payung hukum yang dimiliki oleh pemerintah, padahal uu no.15 tahun 2003 sudah sangat leluasa memberikan kewenangan pada densus untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Bahkan fakta yang tidak bisa dibantah; korban tembak mati ditempat (tanpa pengadilan) yang dilakukan densus terhadap para terduga teroris sudah sering berjatuhan. Ini bukti bahwa densus sangat kuat dan powerful dalam upaya menanggulangi aksi-aksi teror. Lalu kewenangan apalagi yang diminta?
Ada juga yang berusaha menyudutkan DPR sebagai badan yang memperlambat pengesahan RUU terorisme yang baru, apalagi menyebut salah satu partai Islam yang berkantor pusat di Simatupang sebagai biang kerok mandegnya pembahasan RUU tersebut. Masak satu partai dengan jumlah kursi kurang dari lima puluh bisa melumpuhkan DPR?
Padahal fakta yang sebenarnya kemenkumham-lah yang meminta penundaan pembahasan RUU tersebut hingga lima belas kali. Saya ulang; lima belas kali.
Mestinya presiden tidak perlu mengancam akan mengeluarkan perpu jika RUU tersebut tidak segera disahkan juni yang akan datang, akan tetapi memanggil menterinya lalu bertanya; kenapa kemenkumham meminta penundaan tersebut hingga lima belas kali?
Pak jokowi pernah menyampaikan sebuah analisa bahwa akar terorisme adalah kemiskinan. Analisis ini sebagiannya benar namun saya khawatir akan menyinggung orang miskin, karena tidak banyak yang jadi teroris dari kalangan marjinal. Namun sebagai kepala negara, ungkapan ini sah-sah saja dan harus kita fahami secara positif. Itu artinya pemerintah akan bekerja keras memberantas kemiskinan dan hasilnya kita juga yang akan merasakan.
Ada juga yang mengatakan bahwa biang terorisme adalah adanya konflik di timteng terutama Palestina, sambil menuding aktor dibalik serangkaian bom ditanah air adalah mereka yang paling getol menyuarakan kemerdekaan Palestina.
Analisis ini selain dangkal, juga biadab dan tak punya empati sama sekali pada penderitaan rakyat Palestina yang masih terjajah. Padahal Bung Karno pun dalam berbagai momen sangat tegas menolak penjajahan Israel atas Palestina. Buktinya hingga kini kita menolak Israel mendirikan ke dubes di negeri kita. Apakah anda berani menuduh Bung Karno biang radikalisme dan terorisme?
Padahal juga yang diserang tidak hanya gereja dan umat kristiani, namun juga masjid dan para ulama umat islam. Sehingga saya menyakini justru umat kristiani sedang diadu domba dengan umat islam.
Sudahlah, dalam kondisi seperti ini mestinya kita bersatu padu dan bergandengan tangan untuk #MelawanTeroris yang hendak menghancurkan negeri kita. Tinggalkan sejenak ego dan kepentingan politik jangka pendek demi keselamatan bangsa. Semoga Allah melindungi negeri ini. Amin
Pelayan Mahad Alfatih
Suhari Abu Fatih